Senin, 25 Maret 2013 - 06:41:48 WIB
Pengukuhan Dan Rakernas PERHIPTANI
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Berita Utama - Dibaca: 517 kali

Menindaklanjuti Hasil Kongres PERHIPTANI VI tanggal 29 Juni 2012 di Lampung, pada tanggal 19-21 Pebruari 2013 di Jakarta  dilaksanakan Pengukuhan Kepengurusan PERHIPTANI Periode 2012 - 2017 dan Rapat Kerja Nasional PERHIPTANI ke X.  Rakernas PERHIPTANI X dilaksanakan bersamaan dengan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Pengukuhan dilaksanakan Wakil Menteri Pertanian Bapak dan Rakernas dibuka oleh Presiden RI.
 
Kehadiran peserta  dalam Rakernas sangat antusias, melebihi rencana 500 orang menjadi 528 orang. Peserta terdiri dari DPW, DPD, Bakorluh/Bapel dan Undangan Khusus.  Kehadiran ini menggambarkan kesungguhan  penyuluh untuk memajukan PERHIPTANI sebagai rumah pengembangan profesi penyuluh. Didalam rumah profesi ini,  penyuluh mengembangkan profesi penyuluh, dalam hal; (1)  sistem penyuluhan pertanian yang efektif, efisien dan produktif, (2)  Mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu, teknologi, metode dan manajemen penyuluhan pertanian; (3). Membina jiwa korsa, mengembangkan profesionalisme dan menyalurkan aspirasi penyuluh pertanian. 
 
Rakernas PERHIPTANI X dan APKASI mengusung Tema Peran Strategis Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan. Kemandirian dan Kedaulatan Pangan. Menambah wawasan peserta tentang Tema ini, dihadirkan nara sumber  dari instansi terkait, yaitu: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Gubernur Bank Indonesia,  Badan Pertanahan Nasional, Wakil Komisi IV DPR RI, Pakar Otonomi Daerah  dan Ketua Umum PERHIPTANI.
 
Kronologis pelaksanaan Rakernas PERHIPTAN X yang berlangsung 2 hari, adalah: (1).Pengukuhan Kepengurusan PERHIPTANI periode 2012 – 2017, (2). Pelaksanaan Rakernas PERHIPTANI X,  (3) Pembukaan dan Pengarahan Presiden RI, (4) Presentasi para Nara Sumber, dan (5) Penutupan Rakernas.
 
Setelah melalui diskusi kelompok dan diskusi panel, peserta menyepakati  15 butir Rumusan Rakernas PERHIPTANI, yaitu:
  1. Melaksanakan konsolidasi organisasi baik secara internal PERHIPTANI maupun eksternal dengan melakukan silaturrahim dengan para Menteri yang terkait, Gubernur dan Bupati/ Walikota dalam rangka mempercepat pembentukan dan penguatan DPW dan DPD PERHIPTANI Provinsi, Kabupaten/ Kota, pembentukan kelembagaan penyuluhan Provinsi dan Kabupaten/ Kota sesuai amanat UU No.16/2006.
  2. Melaksanakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) minimal 1 (satu) kali setahun.  
  3. Menyusun program kerja tahunan yang rasional dan dapat dilaksanakan.
  4. Menyusun data base keanggotaan PERHIPTANI pada semua tingkatan dengan melaksanakan inventarisasi dan pendaftaran anggota.
  5. Menjalin kerjasama dengan organisasi profesi lainnya, BUMN/ BUMD, Litbang dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kapasitas SDM penyuluh
  6. Membuat website DPP PERHIPTANI dan membangun jaringan online dengan DPW dan DPD seluruh Indonesia.
  7. Membangun dan mengelola Wisma Penyuluh Pertanian di Jakarta dan mengembangkan jejaring usaha seperti simpan pinjam, penyediaan saprodi dan usaha angkutan sebagai upaya untuk menjadikan sumber pendanaan organisasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
  8. Melaksanakan berbagai pertemuan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme penyuluh melalui seminar, lokakarya, studi banding pertemuan teknis lainnya,
  9. Memperkuat Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian (LSPP) untuk mendapatkan lisensi dari BNSP
  10. Mengusulkan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) Penyuluh dapat diperpanjang menjadi usia 60 tahun diubah menjadi sampai usia 60 tahun.
  11. Mengusulkan supaya segera dicairkan Tunjangan Profesi bagi Penyuluh Pertanian yang telah mendapatkan sertifikat.
  12. Mempertegas status THL-TBPP terkait dengan klasifikasi penyuluh sesuai UU No.16/2006 (Penyuluh PNS, Penyuluh swadaya dan Penyuluh Swasta. 
  13. Mengusulkan agar Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang memenuhi persyaratan agar dapat diangkat menjadi CPNS dengan payung hukum Peraturan Pemerintah dan melaksanakan rekrutmen Penyuluh Pertanian yang baru.Mengusulkan kepada pemerintah untuk menyiapkan biaya bagi organisasi profesi, seperti PERHIPTANI, sebagaimana amanat PP 43 Tahun 2009
  14. MoU antara PERHIPTANI dengan APKASI dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan. 
Dari 15 butir Rumusan Kongres tersebut, peserta menyepakati 3 butir Rekomendasi Rakernas untuk disampaikan kepada Pemerintah, yaitu:
  1. Merevisi Peraturan Presiden No 55 Tahun 2010 tentang Batas Usia Pensiun Fungsional Penyuluh Pertanian/ Perikanan/ Kehutanan “dapat diperpanjang sampai usia 60 tahun”  direvisi menjadi “sampai usia 60 tahun”
  2. Mengangkat THL-TBPP yang memiliki persyaratan menjadi CPNS dengan payung hukum PP atau melakukan pengangkatan penyuluh baru dengan memprioritaskan THL-TBPP
  3. Percepatan sertifikasi profesi penyuluh dan mencairkan tunjangan profesi bagi penyuluh yang telah memperoleh sertifikat profesi.
SekJen
PERHIPTANI Mengabdi Untuk Penyuluh, Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Serta Berjuang Untuk Bangsa 
 



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)