Rabu, 04 Desember 2013 - 14:44:43 WIB
Rapat Kerja dan Seminar Nasional DPW PERHIPTANI DIY
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Berita Utama - Dibaca: 14063 kali

Pada tanggal 20 November 2013 bertempat di Gedung Bank Indonesia Yogyakarta,   DPW PERHIPTANI D I Y mengadakan Seminar Nasional dengan Tema Penguatan Peran Penyuluh Melalui Sinergisme Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan. Acara  dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Pakualam IX dan sebelumnya disampaikan laporan oleh Ketua DPW PERHIPANI DIY Ir.Asikin Chalifah. Sebelum Seminar dimulai, dilaksanakan Penandatanganan MOU antara DPW PERHIPTANI DIY dengan STPP DIY tentang Peningkatan Kapasitas dan Keprofesian penyuluh  disaksikan oleh Wakil Gubernur DIY dan Ketua Umum DPP PERHIPTANI.

Seminar Nasional ini merupakan rangkaian dari Rapat Kerja Daerah DPW PERHIPTANI DIY yang berlangsung pada tanggal 15 November 2013   bertempat di STPP DIY.Rapat Kerja Daerah DPW PERHIPTANI DIY menghasilkan rumusan tentang  Updating Data Anggota PERHIPTANI DIY baik DPW maupun DPD, Tertib Organisasi, Sinergitas DPW dan  DPD serta Kerjasama dengan  STPP,   BAPPEDA,  BKPP DIY, dan BPBD  

Seminar Nasional  dihadiri   lebih 325 orang yang terdiri dari  Penyuluh di DIY,  baik Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya, Penyuluh Swasta dan THL TBPP, instansi pemerintah yang mengampu penyuluhan baik di tingkat Provinsi maupun dari Kabupaten/Kota di DIY, STPP Yogyakarta, BPTP Yogyakarta, Selain itu, hadir pula Penyuluh dari luar DIY yaitu dar; i Magelang, Purworejo, Boyolali, Banyumas, Sragen, Klaten, DPW PERHIPTANI Jawa Timur dan dari kalangan Akademisi/Universitas.

Seminar Nasional ini menghadirkan 3 orang pembicara, yaitu: (1)  Keynote speaker Bapak  Ir.H.Isran Noor, M.Si (Ketua Umum PERHIPTANI PUSAT dan Ketua Umum APKASI) menyampaikan materi Peran PERHIPTANI Dalam Mengawal Pelaksanaan UU.No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, (2) Prof.Dr.Totok Mardikanto (Pakar Penyuluhan UNS Surakarta) menyampaikan  materi  Advokasi Peran Penyuluh Dalam Rangka Pendampingan dan Pemberdayaan Petani dan (3).  Bupati Kulon Progo, dr.Hasto Wardoyo,Sp.OG (K) dengan  materi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan.

Dalam penyampaian materi, Ir.H.Isran Noor, M.Si menekankan penguatan peran PERHIPTANI sebagai Asosiasi Profesi Penyuluh (PNS, Swadaya, Swasta, THL TBPP) dan sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan program pemerintah. Beliau juga berharap,  PERHIPTANI  berupaya membuat PERHIPTANI selalu ada/exist.  Pada RAKERNAS PERHIPTANI Pebruari 2013, DPP PERHIPTANI  mengundang Presiden RI untuk membuka Acara dan dalam Sambutannya Presiden RI menyampaikan, Penyuluh adalah Pahlawan. Selain itu, Ketua mengharapkan pembenahan PERHIPTANI mulai dari tingkat Pusat di DPP, tingkat Provinsi yaitu DPW dan tingkat Kabupaten,  untuk mengangkat semangat dan moral penyuluh sehingga dapat lebih dihargai oleh pemerintah maupun masyarakat. Penyuluh sendiri harus yakin     berperan dalam peningkatan produksi pertanian. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan berdasarkan  evaluasi FAO keberhasilan tersebut 65% merupakan kontribusi peran dari para penyuluh.    

Dalam penyampaian  materi,  Prof.Dr.Totok Mardikanto, menyoroti  kejelasan pembagian peran Penyuluh PNS, Swasta, Swadya, Sinergisme Peran Penyuluh PNS, Swasta, Swadya, Peningkatan Kompetensi Penyuluh,Ssertifikasi Penyuluh PNS, Swasta, Swadaya, meyakinkan pengambil kebijakan, keberpihakan kepada petani, peningkatan aksesibilitas dan kemitraan, semangat belajar seumur hidup, profesionalitas, dukungan biaya operasional yang layak serta  sanksi (reward and punishment). Selain itu diungkapkan pula perlunya diperhatikan kontribusi PERHIPTANI sebagai organisasi profesi, harus mampu memelihara kompetensi anggotanya. Kewajiban PERHIPTANI pada anggotanya melakukan monitoring dan pelatihan agar selalu kompeten bagi yang sudah sertifikasi dan belum disertifikasi. Strategi untuk meyakinkan pemerintah salah satunya adalah penyuluh harus mampu menganilis berapa kontribusi penyuluhan terhadap PAD, penyuluh harus mampu menentukan dan menghitungnya sehingga fasilitasi pada kegiatan penyuluhan dapat ditingkatkan.

Dalam pemaparannya,  Bupati Kulon Progo dr.Hasto Wardoyo,Sp.OG (K) menyampaikan Visi Ketahanan Pangan adalah Madhep Mantep Pangane Dhewe dengan janji yang langsung diucapkan dan ditandantangani oleh Bupati Kulon Progo yaitu janji a-Tri Tedo yaitu tidak makan nasi selama masih ada rakyat miskin, tidak makan buah kecuali buah lokal, tidak makan gula kecuali gula lokal/kulonprogo. Beberapa implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dalam rangka BELA dan BELI  Kulon Progo antara lain semua PNS di Kulon Progo diwajibkan untuk membeli beras Kulon Progo sebanyak 10 kg setiap bulan, telah dilakukan uji coba 40 Ha beras varietas lokal yaitu Menur, inisiasi Raskin menjadi Rasda dan telah dilakukan MoU dengan Bulog DIY, gula semut Kabupaten Kulon Progo dalam proses sertifikasi Kementerian Hukum dan Ham RI dan Sosialisasi Mandep Mantep Pangane Dhewe. Ir.Asikin Chalifah




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)