[close]

Kepada Yth,

Ketua DPD/DPW PERHIPTANI Seluruh Indonesia

Mohon kesediaan mengisi DATABASE ANGGOTA PERHIPTANI di wilayahnya, seperti format yang terdapat dalam website

Menu Download - Format isian Database PERHIPTANI

dan dikirim kembali melalui email ke dpp_perhiptani@yahoo.co.id

Terima Kasih

Sekjen

Lamhi Hutauruk

Kamis, 29 Januari 2015 - 11:25:49 WIB
Pentingkah Programa Penyuluhan Dibuat?
Diposting oleh : Administrator
Kategori: GEMPITA Sinar Tani - Dibaca: 10109 kali

Mungkin belum semua pihak menganggap penting arti sebuah programa penyuluhan. Melalui programa inilah penyuluh dapat meren canakan bentuk kegiatan penyuluhan secara partisipatif sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

Penyusunan programa di maksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan. Penyusun programa merupakan hal wajib yang harus dilakukan baik oleh penyuluh pertanian, kehutanan, maupun perikananan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Pedoman penyusunan programa diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 25/OT.140/5/2009 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 41/Menhut-II/2010. Prinsip yang harus dipenuhi dalam penyusunan programa adalah harus terukur, realistis, bermanfaat, dan dapat dilaksanakan serta dilakukan Pentingkah Programa Penyuluhan Dibuat? secara partisipatif, terpadu, transparan, demokratis, dan bertanggungjawab. Agar programa penyuluhan ini disusun secara partisipatif dan merespon aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, maka penyusunan programa penyuluhan diawali dari tingkat desa/kelurahan. Programa penyuluhan disusun dengan memperhatikan keter paduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional.

Pada petunjuk penyusunan programa memang tidak disebutkan kapan seharusnya programa mulai disusun, tapi sebaiknya draft programa sudah tersusun pada awal tahun sebagai bahan musrengbang yang dilakukan pada awal tahun juga. Penyuluh harus terlibat dalam musrengbang yang akan menghasilkan Rencana Pembangunan yang digunakan sebagai bahan programa yang nantinya akan diajukan dalam pengajuan anggaran. Pada UU Nomor 16 tahun 2006 pasal 24 ayat (2) disebutkan bahwa programa penyuluhan disusun setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumberdaya sebagai dasar pelaksanaan penyuluh an. Pada pasal 32 ayat (3) disebut kan bahwa pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan programa penyuluhan. Programa disusun sebagai dasar penyusunan anggaran pada instansi kelembagaan penyuluhan  pemerintah terkait.

Setiap butir-butir kegiatan penyelenggaraan penyuluhan dalam programa inilah yang dijadikan acuan dan pertimbangan oleh kelembagaan penyuluhan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD yang biasanya dilakukan sekitar bulan April. Setelah itu Rencana Kerja SKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disahkan sekitar bulan Agustus. Setelah itu perlu dilakukan pertemuan finalisasi programa untuk melakukan sinkronisasi lintas sektor dengan dinas teknis terkait dan integrasi dengan programa pada setiap tingkatan. Misalnya pada penyusunan programa tingkat provinsi, pertemuan finalisasi sebaiknya dihadiri oleh dinas teknis tingkat provinsi terkait, instansi kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten, dan pihak lain yang berkepentingan untuk melakukan sinkronisasi programa dan selanjutnya disahkan oleh kepala kelembagaan penyuluhan pemerintah tingkat provinsi. Keberhasilan kegiatan penyuluhan sangat ditentukan oleh kualitas programa penyuluhan yang dibuat dan komitmen dari penyuluh untuk melaksakan apa yang telah mereka rencanakan. Selain menempatkan penyuluh sesuai tugas pokok dan fungsinya, peran kelembagaan terkait dalam memfasilitasi kegiatan juga menentukan keberhasilan kegiatan penyuluhan. Programa penyuluhan diharapkan dapat menghasilkan kegiatan penyuluhan lokal spesifik yang strategis dan mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan produktifitas pertanian unggulan dan pendapatan petani.

Mugiyana, S.Hut - Penyuluh pada SetBakorluh Provinsi Jawa Tengah

 




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)