[close]

Kepada Yth,

Ketua DPD/DPW PERHIPTANI Seluruh Indonesia

Mohon kesediaan mengisi DATABASE ANGGOTA PERHIPTANI di wilayahnya, seperti format yang terdapat dalam website

Menu Download - Format isian Database PERHIPTANI

dan dikirim kembali melalui email ke dpp_perhiptani@yahoo.co.id

Terima Kasih

Sekjen

Lamhi Hutauruk

Selasa, 10 April 2018 - 10:51:03 WIB
HARI JADI PENYULUH PERTANIAN
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Berita Utama - Dibaca: 383 kali

Pada tanggal 4 – 5 April 2018, bertempat di Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Provinsi Jawa Barat, Cihea – Cianjur, DPW PERHIPTANI Provinsi Jawa Barat menggelar Pertemuan untuk menginisiasi penentuan Hari Jadi Penyuluh Pertanian pada tanggal 1 April. Penentuan 1 April didasarkan atas histori bahwa pada tanggal  1 April 1969 untuk pertama kalinya Menteri Pertanian RI saat itu yaitu Prof. Dr. Ir. Toyib Hadi Widjaja,  mengangkat tenaga Penyuluh Pertanian.

Pertemuan Inisiasi Hari Jadi Penyuluh Pertanian  dihadiri  lebih dari 100 orang penyuluh yang berasal dari seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Diharapkan pertemuan yang sama dapat dilaksanakan di DPW PERHIPTANI lain di Indonesia, sehingga dapat disepakati pada tanggal 1 April menjadi Hari Jadi Penyuluh Pertanian Tingkat Nasional. Perlu kita mencontoh , bahwa Organisasi profesi lain  sudah memiliki hari bersejarah bagi profesinya, seperti Hari Guru dan Hari Ulang Tahun PGRI.

Peringatan Hari Jadi Penyuluh kali ini mengambil Tema “ Hari Jadi Penyuluh Pertanian Jawa Barat Tahun 2018 Merupakan Momentum Bagi Perhiptani Untuk Meningkatkan Peran dan Fungsi Kelembagaan Petani”.

Dalam Pertemuan ini, hadir dan memberi Sambutan; Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Ketua Harian DPP PERHIPTANI, dan Kepala Bidang Kelembagaan BPPSDMP.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dalam Sambutannya mengucapkan  Selamat, memberikan Apresiasi, juga mengharapkan Eksistensi penyuluh terus ditingkatkan melalui  peningkatan kinerja yang lebih profesional dalam mendukung Program Dinas dan Kementerian Pertanian. 

Ketua Harian DPP PERHIPTANI, dalam Sambutannya menyampaikan Program DPP PERHIPTANI Tahun 2017 – 2022 yang disebut Catur Program, terdiri dari: a). Penguatan Kapasitas Organisasi Berbasis Akuntabilitas, b). Penguatan Kerjasama dan Jejaring Komunikasi Berbasis Media Cetak, dan Elektronik, c). Penguatan Kelembagaan, Ketenagaan, dan Advokasi Penyuluhan Pertanian, dan d). Menumbuhkembangkan Usaha dan Jasa PERHIPTANI.

Lebih rinci, Ketua DPP PERHIPTANI menekankan 5 (lima) kegiatan yang akan dilaksanakan DPW dan DPD seluruh Indonesia, yaitu a). Membangun kemandirian organisasi, b). membangun sinerji dengan pemerintah seperti Kementerian Pertanian, dan Kementerian lain yang mempunyai program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan petani di pedesaan, c). Berpartisipasi penuh dalam mensukseskan program pemerintah, yaitu: Swasembada padi, Jagung, dan kedelai serta sektor peternakan, seperti Program Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB), dan e). Up-dating Database PERHIPTANI masih lemah yang mencakup penyuluh PNS, Swadaya, Swasta dan THL-TBPP yang sangat diperlukan dalam perencanaan peningkatan profesionalisme penyuluh dan juga sertifikasi.

Kepala Badan PPSDMP, Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Kepala Bidang Kelembagaan BPPSDMP, dalam Sambutannya menyampaikan Program Nawacita, seperti  tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah terwujudnya kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Disebutkan dalam mensukseskan Program Nawacita, Penyuluh pertanian dituntut menumbuhkembangkan dan mengembangkan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani yang menguasai teknologi dan mampu bersaing di tengah-tengah persaingan ekonomi dunia. Untuk mencapai maksud tersebut, Penyuluh pertanian berperan menyampaikan inovasi-inovasi teknologi pertanian yang dihasilkan lembaga penelitian.

Pertemuan yang berlangsung selama dua hari (4 – 5 April 2018), merumuskan masukan – masukan kepada Penyuluh, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah , sebagai berikut ;

  1. PERHIPTANI Jawa Barat mendukung dan mensukseskan program pemerintah disektor pertanian terutama Upsus padi, jagung, kedelai, aneka cabai, bawang merah, bawang putih, gula dan daging sapi. Dukungan dilakukan sesuai dengan potensi yang ada melalui peningkatan fungsi dan peranan kelompok tani dengan indikator meningkatnya kelas kemampuan kelompok tani, meningkatnya kelas kemampuan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), tumbuh kembangnya Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan meningkatnya peran generasi muda petani. Untuk itu PERHIPTANI Jawa Barat berkomitmen mendorong pemerintah untuk melakukan gerakan penilaian kelompok tani dan BPP secara serentak di setiap kabupaten/kota;
  2. Sebagai komitmen untuk meningkatkan peran dan fungsi kelompoktani, PERHIPTANI Jawa Barat mendorong Pemerintah agar dalam menetapkan CPCL penerima setiap bantuan  (mendapat bantuan program) hendaknya berkoordinasi  dengan penyuluh/BPP setempat;
  3. PERHIPTANI Jawa Barat mendukung dan mendorong Program Regenerasi petani, seperti: Taruna Bumi, Taruna Tani, dan Pemuda Tani dalam setiap kegiatan penyuluhan pertanian;
  4. PERHIPTANI Jawa Barat mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota untuk  mempertahankan dan meningkatkan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui keberadaan kelembagaan Penyuluhan Pertanian di tingkat Kabupaten/Kota dan memastikan nomenklatur ditingkat kecamatan berupa BPP, perlu adanya advokasi, monitoring dan evaluasi secara  langsung dari tingkat Provinsi maupun Pusat  ke tingkat Kabupaten;
  5. Untuk meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat  kecamatan dengan nomenkaltur BPP, PERHIPTANI Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan dukungan ketenagaan, pembiayaan, prasarana dan sarana serta  manajemen yang memadai , sehingga BPP dapat berfungsi sebagai Pos Simpul Koordinasi , pusat informasi teknologi dan pusat pelatihan petani.;
  6. Secara nasional pemerintah telah berhasil mengangkat THL menjadi CPNS termasuk 551 CPNS  di Jawa Barat. Menyikapi hal tersebut, PERHIPTANI Jawa Barat mendorong, sebagai berikut; a). Pemerintah Kabupaten /Kota yang belum mengangkat CPNS menjadi PNS agar segera mengajukan para CPNS  menjadi PNS  sebelum kadaluwarsa, b). CPNS yang sudah menjadi PNS segera ditugaskan untuk mengikuti LATIHAN DASAR Penyuluhan Pertanian, c). Bagi PNS yang sudah mengikuti Latihan Dasar  segera diangkat menjadi Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian, d). Bagi mereka yang sudah diangkat menjadi penyuluh pertanian,  segera diikutkan Pelatihan atau Bintek Penyusunan Angka Kredit dan tidak dialihfungsikan diluar Jabatan penyuluh pertanian.
  7. untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian, PERHIPTANI Jawa Barat  memandang perlu diadakan pertemuan khusus bagi Tim Penilai Angka kredit Penyuluh Pertanian;
  8. PERHIPTANI Jawa Barat siap memberikan ruang dan waktu untuk konsultasi bagi setiap anggota PERHIPTANI di Kabupaten/KOta terkait dengan Penyusunan Angka kredit;
  9. Dalam rangka Hari Krida Pertanian (HKP) ke-46 Tingkat Jawa Barat di Kabupaten Bogor, PERHIPTANI Jawa Barat akan mengadakan Lomba Karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi para penyuluh Pertanian di Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat;
  10. Terkait kewajiban THL TBPP Daerah terhadap BPJS, PERHIPTANI mendesak Pemerintah Daerah agar dapat memfasilitasi/memberkan solusi terhadap permasalahn yang sedang berkembang pada saat ini.

     

                                                                                                                                   Odik S. Sukmana, MP.

                                                                                                                         Sekretaris DPW PERHIPTANI Prov. Jawa Barat

 




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)