Rabu, 02 Mei 2018 - 15:11:46 WIB
PENYULUH KUTAI KARTANEGARA MENELADANI PETANI
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Berita Utama - Dibaca: 11265 kali

 

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tidak mencantumkan Penyuluhan Pertanian didalamnya, berdampak kepada  Amanat  UU No. 16 Tahun 2006 Tentang SP3K, khususnya Kelembagaan Penyuluhan berubah di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

 Perubahan kelembagaan  penyuluhan di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak menghambat pelaksanaan Penyuluhan, khususnya ditingkat BPP. Pertemuan penyuluh yang ada di BPP berlangsung  dua kali dalam sebulan untuk meningkatkan kemampuan Penyuluh, membahas Program Pembangunan Pertanian, dan sosialisasi aturan – aturan Penyuluhan. Selain itu, setiap pertemuan  dihadiri Narasumber atau  Pelatih yang berasal dari Kabupaten dan atau Provinsi.

Pelaksanaan Penyuluhan di BPP  diakui  Koordinator  BPP Loa Janan, Sodik, Koordinator BPP Tenggarong, Rosid,SP  dan Koordinator BPP Tenggarong Seberang, Deni Maryati, SP. Lebih lanjut Koordinator BPP Tenggarong mengatakan “menjamin komunikasi antar BPP di Kabupaten Kutai Kartanegara telah dibentuk  Forum Koordinator Penyuluh Kab. Kutai Kartanegara mewadahi 18 BPP  yang diketuai oleh Rosid, SP”. Forum ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan Penyuluhan di Kabupaten Kutai Kartanegara  dan pertemuan diselenggarakan sekali dalam sebulan.

Mengatasi permasalahan kekurangan biaya di BPP, setiap penyuluh  wajib iuran untuk membiayai kegiatan yang tidak teranggarkan, seperti Pengadaan  konsumsi. Rosid, SP mengatakan “penyuluh  penting meneladani petani ditengah berlangsungnya kekurangan biaya di BPP agar petani termotivasi berswadaya membiayai kegiatan kelompok tani”. Rosid

 




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)